Babinsa Wonosobo Dampingi Tim Kesbangpol Jatim Cek RTLH, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Srono – Komitmen memastikan program bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran kembali ditunjukkan jajaran Koramil 0825-08/Srono. Pada Selasa (30/12/2025), Babinsa Desa Wonosobo Serka Timbul Suyatno melaksanakan pendampingan pengecekan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Tim Kesbangpol Provinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Srono, Banyuwangi.

Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung di rumah Sudarso, RT 01 RW 03, Dusun Komis Kulon, Desa Wonosobo. Pengecekan ini merupakan bagian dari program Kesbangpol Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 untuk memastikan kondisi rumah calon penerima bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan.

Libatkan Unsur TNI dan Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan pengecekan RTLH tersebut, hadir sejumlah unsur terkait, di antaranya:

  • Batituud Koramil 0825/08 Srono

  • Kasi Kesra Desa Wonosobo Imron

  • Tim Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

  • Serka Sutrisno, Bati Puanter

  • Babinsa Desa Wonosobo

  • Kepala Dusun Komis Kulon

Pendampingan oleh Babinsa dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memastikan proses verifikasi berjalan objektif dan transparan.

Pastikan Data dan Kondisi Lapangan Sesuai

Serka Timbul Suyatno menjelaskan bahwa kehadiran Babinsa bertujuan membantu tim dalam melihat langsung kondisi rumah warga di lapangan.
“Pendampingan ini untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil, sehingga bantuan RTLH benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Tim Kesbangpol melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi bangunan rumah, mulai dari struktur, atap, dinding, hingga kelayakan huni, sebagai bahan penilaian dan rekomendasi program.

Berjalan Tertib dan Lancar

Selama kegiatan berlangsung, suasana terpantau tertib dan kondusif. Warga setempat menyambut baik pengecekan tersebut dan berharap program RTLH dapat segera direalisasikan guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Koramil 0825-08/Srono menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal program sosial demi kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *